Penerapan Mata pelajaran Pengantar Ilmu Hukum Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Menengah

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, Bertitik tolak dari pemikiran sebagai negara hukum itulah dan keinginan pemerintah yang menghendaki terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap dan mengabdi kepada kepentingan nasional, bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Sesuai dengan namanya, Negara hukum adalah negara yang menjadikan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya. Hukum yang dijalankan bersifat adil dan baik serta dapat membatasi tindakan dari pemegang kekuasaan dalam negara tersebut. Dalam sebuah negara hukum, alat-alat negara menggunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan hukum tersebut.

Hukum seyogyangya dapat diketahui oleh semua orang tanpa terkecuali karena setiap hukum yang dikeluarkan atau diberlakukan akan mengikat seluruh masyarakat. Salah satu asas hukum menyatakan bahwa tidak boleh ada alasan ketidaktahuan pada saat melanggar hukum, sebab ketidaktahuan akan fakta-fakta dapat dimaafkan, tapi tidak demikian halnya ketidaktahuan akan hukum. Belajarlah ilmu hukum karena suatu saat nanti seseorang akan menuntutmu dan belajarlah ilmu hukum karena setiap kita pasti punya masalah.

Masa yang paling rentang terjadinya pelanggaran hukum adalah kenakalan remaja yang begitu banyak, rata-rata masih sekolah pada jenjang Sekolah Menengah. Dengan demikian perlu adanya mata pelajaran yang mampu menopang pembentukan perilaku pada masa ini yaitu perlunya penerapan Mata pelajaran Pengantar Ilmu Hukum Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Menengah. Dengan demikian wujud cita negara hukum dapat diwujudkan dengan melibatkan sektor pendidikan sebagai salah satu wadah dalam penegakan hukum sehingga terwujud keadilan, kepastian dan kemanfaatan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.